Pengertian
Objek Hukum
Objek
hukum iala segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala
hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalammnya. Misalnya
benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia
memerlukan pengorbanan dahulu sebelumnya
Hal pengorbanan dan prosudur
perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan
merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan
sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya
benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh
benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda
tersebut dapat diperoleh secara bebas.
Benda Sebagai Objek Hukum
Objek hukum dapat berupa
benda, baik benda yang bergerak, (misalnya mobil dan hewan) maupun benda tidak
bergerak (misalnya tanah dan bangunan). Di samping itu, objek hukum dapat
berupa benda berwujud (misalnya tanah, bangunan, dan mobil) maupun benda tidak
berwujud (misalnya hak cipta, hak merek, dan hak paten).
Kemudian berdasarkan
pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni
benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak
kebendaan (Immateriekegoderan). Benda yang bersifat kebendaan
(Materiekegoderen)
Benda yang bersifat
kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat,
diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud,
meliputi :
1. Benda
bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak
dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut :
a.
Benda
bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat
dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya
ternak.
b.
Benda
bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah
hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas
benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham
perseroan terbatas.
2. Benda
tidak bergerak
Benda tidak bergerak
dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :
a. Benda tidak bergerak karena
sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya
pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
b. Benda tidak bergerak karena
tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda
bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak
yang merupakan benda pokok.
c. Benda tidak bergerak karena
ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak
bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak
pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.
Dengan demikian,
membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena
berhubungan dengan 4 hal yakni :
1. Pemilikan
(Bezit)
Pemilikan
(Bezit) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal
1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik
(eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak
demikian halnya.
2. Penyerahan
(Levering)
Penyerahan
(Levering) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata
(hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak
dilakukan balik nama.
3. Daluwarsa
(Verjaring)
Daluwarsa
(Verjaring) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab
bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut
sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.
Manusia Sebagai Objek Hukum
Manusia sebagai subyek
hukum dikatakan juga sebagai pembawa hak atau pendukung hak. Sebagai subyek
hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan
dalam lapangan hukum, seperti mengadakan perjanjian jual beli,mengadakan
pernikahan, mengadakan pembagian warisan, dan sebagainya.
Dalam ilmu pengetahuan
hukum barat, manusia sebagai pembawa hak atau sebagai subyek hukum dinamakan
juga “persoon”. Soediman Kartohadiprodjo ( 1987: 77 ) menyatakan,
bahwa kedudukan hak pada manusia adalah sedemikian rupa yang meskipun dikurangi
oleh undang-undang atau putusan hakim atau dibatasi oleh undang-undang, tetapi
mengurangi atau membatasi ini tidak dapat sedemikian sehingga orang yang
bersangkutan itu kehilangan seluruh haknya sebagai orang ( pasal 1 KUH Perdata
).
Tiap manusia merupakan
orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang
bercorak manusia itu disebut orang asli ( natuurlijke persoon ), sebagai
lawan subjek hukum lainnya, yaitu badan hukum ( recht persoon).
Setiap manusia itu
adalah orang, ini mengandung arti, bahwa :
1. Tidak dikenal adanya perbedaan
yang berdasarkan agama, baik agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama
Budha dan sebagainya, mereka itu merupakan orang.
2. Antara kelamin yang satu dengan
yang lainnya tidak diadakan perbedaan pula, baik wanita maupun laki-laki.
3. Tida pandang pula, apakah ia
seorang kaya atau miskin, mereka mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat
dalam masyarakat.
4.
Tidak
pandang apakah manusia itu warga negara atau orang asing. Jadi kalau sampai
hukum perdata barat ini berlaku bagi orang asing, maka dia dianggap sebagai
orang.
Menurut Agus Somawinata
( 1996 : 9 ) yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pendukung hak-hak perdata
dan kewajiban-kewajiban perdata subyek atau pendukung dari hubungan hukum ialah
hubungan hukum perdata yang mempunyai hak perdata. Jadi badan pribadi atau
persoon adalah subyek hak yang wenang berhak ( mempunyai kewenangan berhak),
yaitu wenang untuk menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata.
Dengan demikian kita
dapat menerima secara gamblang, bahwa setiap manusia dalam kedudukannya sebagai
subyek hukum mempunyai wewenang hukum, yaitu wewenang untuk memiliki hak-hak
subyektif, di mana hak-hak keperdataan tersebut tidak tergantung atau
digantungkan kepada hak-hak kewarganegaraan. Menurut Achmad Sanusi ( 1984 : 162
) hak-hak subyektif yang dimilki oleh setiap manusia dapat dibedakan menjadi 2
jenis, yaitu :
1. Mutlak, yaitu hak-hak subyektif
yang dapat dilaksanakan terhadap setiap orang, dibalik wewenang daripada yang
mempunyai hak, terdapat kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati hak
tersebut. Selanjutnya dikatakan, bahwa hak mutlak ini dapat dibagi 4, yaitu :
a. Hak-hak kepribadian atas jiwa,
badan, kehormatan dan nama
b. Beberapa hak kekeluargaan seperti
hak orang tua, hak perwalian dan hak marital
c. c.Hak-hak kebendaan (sebagian
dari hak kekayaan ), seperti hak eigendom, baik atas benda berujud ataupun
tidak berujud.
d. Hak-hak atas barang-barang
inmaterial, seperti hak mengarang, hak otroi dsb.
2. Nisbi,
yaitu hak-hak kekayaan dan kekeluargaan yang tidak termasuk sebagai hak mutlak
Berlakunya kedudukan manusia
sebagai pembawa hak adalah sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia,
bahkan jika hukum memerlukan, misalnya untuk kepentingan pembagian warisan,
maka sejak dalam kandunganpun berlakulah manusia sebagai pembawa hak, dengan
catatan saat dia dilahirkan dalam keadaan hidup, sungguhpun hanya beberapa
menit saja. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 2 KUH Perdata, bahwa anak
yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan ,
bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan nya,
dianggaplah ia tak pernah telah ada.
A. BENDA BERWUJUD
Kebendaan
berwujud atau bertubuh adalah Benda Berwujud kebendaan yang dapat dilihat
dengan mata dan Penyerahan diraba dengan tangan. kebendaan bergerak
yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari
tangan ke tangan.
1)
Yang termasuk benda berwujud yang tidak
bergerak
a)
Tumbuh timbul dari tanahsendiri, seperti buah- buahan yang
berasal dari pohon
b)
Hasil dari atau dilahirkan oleh binatang- binatang, seperti
telur, susu sapi, atau anak dari
c)
Hasil binatang-binatang yang melahirkan. pekerjaan
manusia yang diperoleh karena penanaman di atasnya, seperti ubi-ubian, wortel,
atau kacang tanah.
2) Yang termasuk
benda berwujud yang bergerak
Contohnya
seperti :
a. Kendaraan
transportasi (motor,mobil,sepeda,dll)
b. Kendaraan
sarana pengangkut (truk,bis,dll)
c. Kendaraan alat
berat
B. BENDA
TIDAK BERWUJUD
Benda
tidak berwujud yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata
(burgerlijke vruchten).
1) Benda yang
tidak berwujud yang termasuk benda bergerak
Contohnya
seperti:
a. Saham
b. sertifikat
tanah dan bangunan
c. Piutang
d. Uang angsuran
e. Bunga
f.
Obligasi
2)
Benda yang tidak berwujud yang ditetapkan UU
3)
Contohnya seperti:
a. Hak Cipta
b. Hak Rilis
3.
Hak kekayaan
Daftar pustaka:
1. http://makalah2107.blogspot.com/2016/07/makalah-objek-hukum.html
2. http://mygudangilmu98.blogspot.com/2016/09/subjek-objek-dan-badan-hukum.html
3. http://gitaansen07.blogspot.com/2015/04/pengertian-objek-hukum-yang-bergerak.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar